Tugas, Wewenang dan Hak MPR, DPR dan DPD

1. MPR

Tugas, Wewenang, dan Hak MPR antara lain:

1. Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar).
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
7. Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
8. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

2. DPR

 

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
14. Anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

3 DPD

DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan  dengan bidang legislasi tertentu, Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Tugas dan wewenang DPD antara lain:

1. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
6. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Baca Selengkapnya

Tugas Mahkamah Kontitusi ( MK ) dan Komisi Yudisial ( KY )

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

1). Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

2). Komisi Yudisial (KY)

Wewenang Komisi Yudisial :

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial :

1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama:

• Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
• Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
• Menetapkan calon Hakim Agung dan,
• Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
•  

      2 .Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, dengan       tugas utama:

• Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim dan
• Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Baca Selengkapnya

Beberapa Hadist tentang menjamu tamu "Shahih Muslim"

Berikut  beberapa hadist menjelaskan betapa pentingnya kita menjamu tamu

1.  Hukumnya Orang yang Tidak Menjamu Tamu

. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

1068- Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengutus kami ke suatu wilayah. Lalu kami singgah di suatu tempat milik suatu kaum, tetapi mereka tidak menjamu ataupun menyuguhkan apapun kepada kami. Bagaimana menurut engkau mengenai hal itu?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab pertanyaan kami, 'Apabila kalian berkunjung ke suatu kaum, kemudian mereka menjamu dan menyuguhkan kalian kepada sesuatu yang pantas untuk disuguhkan kepada tamu, maka terimalah. Sebaliknya, apabila mereka tidak menyuguhkan apapun kepada kalian, maka kalian boleh memperoleh hak tamu yang layak menurut mereka."' 

 {Muslim 5/138}

2. Perintah untuk Menjamu Tamu

. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

1069- Dari Abu Syuraih Al Khuza'i radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Batas (toleransi) menjamu tamu itu tiga hari lamanya, sementara yang dianjurkan adalah satu hari satu malam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menetap dan tinggal di rumah saudaranya muslim sehingga menyebabkannya berdosa.' Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ia dapat mengakibatkan saudaranya sesama muslim berdosa?' Rasulullah menjawab, "Dia menetap dan tinggal di rumah saudaranya, sementara saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya'' {Muslim 5/138}

3. Memberikan Bantuan dengan Kelebihan Harta

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

1070- Dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Ketika kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan kendaraan pribadinya. Kemudian ia memalingkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda, 'Barang siapa ada di antara kalian yang membawa kendaraan (tunggangan) yang lebih, maka hendaklah ia memberikan kelebihan itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan (tunggangan). Barang siapa mempunyai bekal yang lebih, maka hendaklah ia memberikan kelebihan tersebut kepada orang yang tidak mempunyai bekal'Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan berbagai jenis harta, hingga kami menduga bahwa tidak ada hak bagi seseorang di antara kami untuk memiliki suatu kelebihan." {Muslim 5/138-139}

4. Perintah untuk Mengumpulkan Bekal Apabila Berkurang dan Memberikan Bantuan Berupa Bekal

. عن إِيَاس بْن سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزِرَهُ كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِغَ الْوَضُوءُ

1071- Dari Iyas bin Salamah, dari bapaknya radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Tak lama kemudian kami merasa capek dan lelah, hingga kami sempat berpikir untuk menyembelih sebagian hewan tunggangan kami. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan wadah-wadah bekal kami. Setelah itu kami menghamparkannya, hingga terkumpullah perbekalan makanan tersebut di atas hamparan. Lalu saya mencoba untuk mengira-ngira seberapa banyak makanan yang terkumpul. Tetapi menurut perkiraan saya makanan yang terkumpul itu sebesar kambing duduk, sementara jumlah kami pada saat itu ada sekitar seratus empat belas orang. Akhirnya kami pun mulai menyantap makanan itu hingga kami merasa kenyang, bahkan kami masih sempat mengisi kantong-kantong kulit kami dengan makanan tersebut. Setelah itu Rasulullah bertanya, 'Apakah ada air wudhu?'Tiba-tiba seorang sahabat datang menghampiri beliau sambil membawa bejana yang berisi sedikit air. Lalu beliau tuang air tersebut ke dalam mangkuk. Kemudian kami (sebanyak seratus empat belas orang) berwudhu secara bergantian. Tak lama kemudian datanglah delapan orang sahabat yang bertanya, 'Apakah ada air untuk bersuci?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Air wudhunya sudah habis'' {Muslim 5/139}

Baca Selengkapnya